Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa

cover Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Unduh Panduan