Latar

Sejak tahun 2013, Yayasan Penabulu mulai mengembangkan program untuk penguatan desa terkait dengan proyek lingkungan hidup, khususnya di sektor konservasi hutan. Dalam proyek tersebut, Penabulu banyak memperkuat kapasitas masyarakat untuk pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.

Di penghujung tahun 2013, berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki, Penabulu menyatukan konsep penguatan desa – lingkungan hidup dalam program Desa Lestari. Konsep dan program Desa Lestari dibangun untuk mewujudkan impian dan harapan bahwa desa di masa depan yang tumbuh dengan model pemberdayaan desa yang mengintegrasikan pendidikan warga Negara dalam penguatan literasi keuangan (financial literacy) dan memperkokoh modal sosial masyarakat (community empowerment). Informasi yang lebih lengkap dapat dilihat dalam Desa Lestari dan Keuangan Desa.

Program Desa Lestari mendorong “desa” untuk tumbuh, berkembang dan maju berdasarkan tiga prinsip yaitu Swadaya (Mandiri dalam pemenuhan kebutuhan desa), Swatata (mandiri dalam tata kelola desa) dan Swatantra (Mandiri dalam tata pemerintahan desa).

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang menekankan fokus pembangunan Indonesia harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan, yaitu desa. Penerbitan UU tersebut kemudian diikuti dengan PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pendapatan desa selama ini bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten/Kota; alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (atau ADD, bagian dari APBD Kabupaten/Kota), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan pendapatan lain-lain yang sah.

Terlihat bahwa sumber anggaran pembangunan desa selama ini sebagian besar berasal dari dana APBD, baik APBD Provinsi Kabupaten/Kota. Kini, berdasarkan UU dan PP di atas, maka desa mendapatkan sumber anggaran pembangunan baru yaitu alokasi dana dari APBN secara langsung.

Data terakhir menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 74 ribu desa, dan berdasarkan UU tersebut di atas, maka setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa (bersumber dari APBN) rata-rata sebesar Rp 1,4 milyar per tahunnya, yang akan mulai diterimakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2015.

Kebijakan pemerintah ini memungkinkan desa menyelenggarakan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mempunyai harapan baru untuk mandiri dengan semua potensi ekonomi, sosial, budaya dan sumber daya yang dimilikinya.

Namun, pada saat yang sama, peluang tersebut juga memunculkan tantangan pengelolaan baru. Dana Desa yang bersumber dari APBN jelas menambah beban volume kelolaan keuangan desa dan pengelolaannya harus juga memenuhi sistem dan aturan-aturan keuangan negara. UU dan PP di atas memandatkan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas, begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui.

Permasalahan yang kemudian ditengarai menjadi kendala terbesar dalam implementasi aturan tersebut di atas adalah ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa, baik pada aspek sumber daya manusia (aparatur desa), belum dikembangkannya panduan dan kebijakan/standar yang berlaku umum dan juga belum tersedianya perangkat teknis pengelolaan. Ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa ini kemudian ditambah dengan minimnya tingkat partisipasi masyarakat desa yang pada akhirnya akan melemahkan fungsi pemantauan dan pengawasan masyarakat atas dana pembangunan desa.

Situs Keuangan DESA, adalah unit pendukung Penabulu Alliance yang didedikasikan sebagai media literasi dan diskusi seputar keuangan desa di Indonesia, dirancang sebagai ruang berbagi bersama; diharapkan situs ini mampu membantu memahami seluk beluk tata pengelolaan keuangan desa, dan pada akhirnya mampu mendorong terbangunnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.