Permasalahan yang Dihadapi BUMDes di Desa Ponjong, Part 5

Oleh 16 June 2016

Permasalahan  yang dihadapi oleh BUMDes di Desa Ponjong adalah:

Komunikasi

Warga desa yang menjadi partisipan penelitian ini sudah mengetahui keberadaan dari BUMDes Hanyukupi. Mereka juga mengetahui adanya laporan tahunan yang diberikan oleh pengelola BUMDes, namun mereka mengatakan tidak mengerti secara rinci terkait BUMDes seperti jumlah aset, penghasilan, program kerja dan sebagainya. Permasalahan muncul dari ketidakpahaman mereka tentang laporan yang diberikan, sebagian lagi menyatakan bahwa mereka enggan membaca laporan yang dibuat oleh pengelola.

Masalah komunikasi juga muncul akibat rasa kecewa masyarakat yang merasa pendapatnya tidak didengarkan baik oleh pengelola BUMDes maupun Pemerintah Desa. Ada beberapa permasalahan yang tidak ditanggapi, terutama terkait akses jalan dari lokasi Water Byur ke sawah mereka. Dari pihak pemerintah desa menuturkan hambatan komunikasi ini juga muncul dari masyarakat yang tidak berani bicara terbuka, hanya bersifat “grenengan”.

Akses Masyarakat

Keberadaan BUMDes membuka lapangan kerja dan akses ekonomi untuk warga. Permasalahan yang muncul terkait akses masyarakat berdasarkan wawancara partisipan pada penelitian ini adalah warga tidak mendapatkan cukup akses. Partisipan menjelaskan bahwa BUMDes belum memberdayakan masyarakat sekitar. Pekerja BUMDes lebih banyak berasal dari luar desa. Partisipan juga menuturkan tentang kurangnya transparansi dalam hal perekrutan karyawan.

Warga sekitar juga mengalami kesulitan mendapatkan akses terkait sumber daya, terutama air. Beberapa partisipan menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan air. Air untuk pertanian mengalami kekurangan. Beberapa partisipan mengatakan bahwa pengaturan air mengalami kekacauan. Dari pihak pengelola mengatakan bahwa Water Byur menggunakan teknologi sehingga tidak mengganggu ketersediaan air karena air yang digunakan adalah air yang sama selama satu tahun, namun hal ini masih perlu dikonfirmasi.

Petani juga kesulitan akses jalan menuju sawah karena terhalang Water Byur. Mereka meminta pintu khusus untuk petani, namun hal ini tidak pernah diwujudkan. Akses ekonomi lain adalah Kios di lokasi Water Byur. Kios tersebut disewakan kepada masyarakat. Namun partisipan dari penelitian ini menuturkan penyewa kios tersebut kebanyakan warga dari luar Desa Ponjong.

Transparansi dan Akuntabilitas

BUMDes telah memiliki mekanisme pelaporan rutin setiap tahun. Laporan tersebut dibuat tertulis dan diberikan kepada pemangku kepentingan. Permasalahan yang muncul adalah warga tidak mengerti tentang isi laporan, tidak membacanya, atau tidak mengetahui apabila ada laporan tahunan.

Transparansi yang diminta oleh warga selain keuangan adalah transparansi perekrutan karyawan. Masyarakat meminta adanya transparansi proses perekrutan karyawan. Selama ini masyarakat sekitar BUMDes merasa bahwa BUMDes kurang transparan pada proses perekrutan karyawan, serta tidak merekrut warga sekitar sebagai karyawan.

Kapasitas Manajerial

Permasalahan dalam kapasitas manajerial terungkap dari pengelola BUMDes serta Pemerintah Desa. Kelemahan utama baik dari BUMDES dan Pemerintah Desa adalah dalam hal administrasi/inventaris dan juga keuangan. Pencatatan keuangan belum menggunakan standar akuntansi (SAK ETAP -Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik-bukan perusahaan yang listing di bursa efek).

Dari hasil wawancara tampak juga kebutuhan untuk peningkatan kapasitas pengelola dalam hal manajemen pemasaran, SDM dan strategi. Pengelola juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam hal pengembangan inovasi serta profesionalisme.

Infrastruktur Kebersihan dan Optimalisasi Sarana

BUMDes masih belum optimal dalam memanfaatkan sarana serta aset yang ada. Keluhan masyarakat utamanya pada bangunan gazebo yang tidak difungsikan dan diberi penerangan. Gazaebo tersebut menimbulkan masalah sosial karena digunakan sebagai tempat anak-anak muda nongkrong ataupun berbuat maksiat.

BUMDes juga membutuhkan dukungan infrastruktur berupa perbaikan jalan yang menuju lokasi. Jalan tersebut akan mendukung pemasaran dari BUMDes. BUMDes juga perlu meningkatkan kebersihan, maka dari itu infrastruktur serta sistem pengelolaan sampah perlu disusun. Selama ini sampah dari BUMDes tidak dikelola, sampah-sampah tersebut hanya dikumpulkan dan dibakar.

Akses terhadap air

Air merupakan isu penting yang diutarakan sebagian besar partisipan. Air menjadi isu penting yang sempat menimbulkan konflik antara masyarakat dan BUMDes. Warga merasa kekurangan air untuk pengairan sawah mereka.

Legal Standing

Permasalahan terkait legal standing adalah belum adanya peraturan desa yang mengukuhkan keberadaan BUMDes. BUMDes juga belum memiliki akta notaris.

Silahkan unduh file pdf BUMDes: Kewirausahaan Sosial Yang Berkelanjutan.