Anggaran Desa Bisa Dikucurkan untuk Cegah Kebakaran Hutan

Oleh 5 October 2015

Jakarta: Pengucuran anggaran desa yang digelontorkan pemerintah disarankan juga memasukkan dana bagi peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Adapun peran serta masyarakat lokal harus diperkuat dalam mencegah kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan, di mana model idealnya harus bersifat institusional.

“Pemerintah dapat memasukkan soal partisipasi warga ini dalam indikator penentuan besaran dana desa. Desa-desa yang berperan aktif harus mendapat insentif tambahan, demikian juga sebaliknya,” kata Master of Environmental Management and Development Australian National University Sridewanto Edi Pinuji, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Peran utama desa di antaranya berupa keaktifan memberikan laporan deteksi dini. Laporan jenis ini terkait dengan pengerahan warga oleh pihak tertentu dengan imbalan tertentu untuk melakukan pembukaan hutan/lahan dengan cara pembakaran. Yang tak kalah penting, desa juga bisa berperan memberikan laporan atas adanya kahutla di daerahnya sesegera mungkin.

Pemerintah daerah dan pusat harus menyiapkan sistem pelaporan ini agar mudah dilakukan, mudah diperiksa ulang dan yang paling penting harus ada respons yang juga cepat. Jika diperlukan, juga ada mekanisme sanksi secara kolektif. Jadi, jika ada warga desa yang terlibat dalam pembakaran hutan/lahan baik di wilayahnya sendiri atau di luar, hal ini akan memengaruhi besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk desa tersebut.

Meski demikian, Sridewanto menegaskan, pemerintah harus tetap mendorong upaya preventif dan koersif terhadap pelaku kahutla dari kalangan perusahaan perkebunan yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Upaya preventif itu berupa penerapan aturan pengelolaan perkebunan yang lebih akuntabel. Termasuk menyiapkan embung-embung sebagaimana diinstruksikan Presiden Jokowi.

Upaya koersif mutlak dilakukan namun dengan tetap prinsip keadilan. “Perusahaan yang terkena sanksi harus benar-benar faktual melakukan pembakaran. Jangan sampai yang sekadar kena dampak atau sekadar lalai dihukum sama beratnya,” pungkas dia.

Diolah dari sumber: metrotvnews.com, penulis: Ade Hapsari Lestarini, 3 Oktober 2015.

Artikel Akuntabilitas Lainnya

Tulisan Dalam Kategori Akuntabilitas (yang mungkin) Terkait