Harmonisasi Regulasi yang Terkait Dana Desa Belum Selesai

Oleh 14 September 2015

Usulan pemerintah menaikkan alokasi dana desa menjadi Rp 47 triliun pada 2016 diapresiasi banyak kalangan. Namun, potensi mala-administrasi dalam pengelolaan dana desa akan semakin besar karena banyak daerah yang belum menyusun regulasi tentang teknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa.

Belum lengkapnya regulasi untuk mengelola dana desa itu merisaukan sejumlah kalangan. “Uangnya sudah ada, bahkan diusulkan naik 126 persen pada tahun 2016, tetapi dokumen untuk mengawal pengelolaan dana desa belum ada. Itu yang membuat kami risau,” kata Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Akhmad Muqowwam, di Jakarta, Senin (17/8).

Ia menilai, komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa cukup tinggi. Hal itu terbukti dengan usulan alokasi dana desa sebesar Rp 47 triliun atau 6,6 persen dari total usulan dana transfer daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016, atau naik dari tahun ini yang baru Rp 20,8 triliun.

Namun, sampai saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum juga selesai melakukan harmonisasi regulasi yang mengatur implementasi dana desa. Itu terutama regulasi menyangkut pelaksanaan fungsi pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perda dan Perbup

Koordinator Badan Pekerja Forum Desa Nusantara, Budhi Hermanto, menilai, regulasi yang harus dibuat pemerintah daerah, seperti peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup), juga banyak yang belum disusun. Jika telah ada, tidak sedikit yang tumpang tindih satu sama lain.

Setidaknya ada tujuh perbup yang dibutuhkan sebagai pedoman implementasi dana desa, yakni perbup tentang perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem informasi desa, kewenangan desa, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan aset desa, serta percepatan pengembangan ekonomi desa. Selain itu, dibutuhkan juga perda tentang pilkada secara serentak.

Ketiadaan regulasi dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi desa. “Jadi, memang potensi mala-administrasinya besar karena tidak ada landasan hukum yang jelas terkait belanja dana desa,” ujar Budhi.

Misalnya, soal pembangunan jembatan penghubung antardesa. Pemerintah desa bisa saja menganggap pembangunan jembatan penghubung dapat dibiayai dengan dana desa karena ketidakjelasan regulasi. Padahal, jika dibiayai dana desa, proyek itu akan dianggap bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan karena pembangunan itu kewenangan kabupaten.

Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko, berharap Presiden Joko Widodo perlu segera mendorong percepatan penerbitan regulasi-regulasi teknis pengelolaan dana desa.

Pembangunan Perbatasan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT Ke-70 Kemerdekaan RI di Long Nawang, Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, menyatakan, pusat dan daerah harus gotong royong membangun 187 kecamatan perbatasan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan strategis nasional.

Menurut Mendagri, ada enam prioritas yang ditargetkan dicapai dengan pembangunan perbatasan. Prioritas tersebut ialah penetapan dan pemeliharaan batas wilayah negara, peningkatan pertahanan dan keamanan kawasan, percepatan pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk membuka keterisolasian, dan percepatan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dua program prioritas lainnya adalah pengembangan perekonomian dan percepatan penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan.
(NTA/APA).

Diolah dari Sumber: Kompas, 18 Agustus 2015.

Artikel Badan Usaha Lainnya

Tulisan Dalam Kategori Badan Usaha (yang mungkin) Terkait