Tentang Dana Desa (Bagian 2)

Oleh 12 March 2015

Kondisi Eksisting

Terminologi pendapatan desa, keuangan desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  sebenarnya  sudah ada  sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya  dengan judul yang sama, pemerintah mengganti UU 22/1999 dengan UU 32/2004. Berdasarkan Pasal 216 UU 32/2004, pemerintah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005.

Dalam PP 72/2005 diatur mengenai sumber-sumber pendapatan desa yang dikelola dalam APBDes. Untuk itu, Pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dalam rangka pengelolaaan dan pelaksanaan APBDes. Dari jumlah desa di Indonesia sebanyak 72.944 desa, diduga belum banyak pemerintah desa yang mampu mengelola APBDes hingga miliaran rupiah secara akuntabel dan transparan.

Pada awal tahun 2014, pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini terbit pada saat revisi atas UU 32/2004 dan UU 33/2004 masih dalam proses pembahasan di DPR. Dalam ketentuan penutup, UU 6/2014 ini menyatakan telah mencabut berlakunya pasal 200 sampai pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Padahal, PP 72/2005 sendiri diterbitkan sebagai amanat dari Pasal 216 UU 32/2004.

Sumber : kemenkeu.go.id