Harap Keuangan Desa Secara Online

Oleh 12 March 2015

Manggar – Komisi I DPRD Beltim mengharapkan sistem administrasi keuangan Pemerintahan Desa dilakukan secara online. Melalui aplikasi tertentu, desa akan mudah mengelola keuangan dan mempercepat proses administrasi terpadu.

Hal tersebut terungkap saat Komisi I melakukan kunjungan kerja ke kantor Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Senin (5/1). Menurut anggota Komisi I dari fraksi PBB, Koko Hariyanto, pemberlakukan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, membuat peranan Desa berada pada posisi penting. Sebab itu, Pemerintahan Desa menjadi ujung tombak terhadap proses pembangunan yang berlaku secara Nasional.

“PP terhadap Undang-Undang ini sudah keluar, namun kita masih menunggu Permen terkait keuangan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa,” ujar Koko, Selasa (6/1) kemarin. Anggota komisi I DPRD Beltim lainnya, Harjanto Johannes mengatakan jika melihat kedudukan desa, maka Pemerintahan Desa harus memiliki aplikasi pengelolaan administrasi yang terintegrasi. “Dalam rangka tertib administrasi terutama administrasi keuangan, komisi I meminta agar program sistem informasi manajemen pedesaan, harus diterapkan kembali secara optimal,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota komisi I lainnya, Maisinun. Bahkan, politisi Golkar ini berjanji segera menyusun agenda pertemuan untuk membahas aplikasi sistem informasi manajemen pedesaan. “Kami menyebutnya program Simpedes. Ini tujuannya agar BPMPD juga mendukung kelancaran Desa melalui sistem IT komputerisasi atau Simpedes tersebut,” kata Maisinun.

Dato’ Oman Anggari, selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Beltim yang memimpin kunjungan kerja mengatakan, kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Desa dalam mengelola administrasi secara tertib adalah kebutuhan yang mendesak. Sebab, selama ini kendala yang dihadapi Desa selalu terkait dengan pelaporan dan administrasi yang kurang rapi.

“Kita mengharapkan setiap Desa di Beltim menggunakan aplikasi agar datanya dan administrasi lebih rapi pada saat pelaporan keuangan. Jangan sampai banyak perangkat Desa yang tersangkut masalah dikemudian hari,” kata Oman.

Sumber : radarbangka.co.id

Artikel Standar dan Peraturan Lainnya

Tulisan Dalam Kategori Standar dan Peraturan (yang mungkin) Terkait