Desa Perlu Lembaga Keuangan Mikro

Oleh 31 March 2015

Seperti diketahui, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tersebut, setiap desa akan memperoleh dana sebesar Rp 1 miliar per tahun. Dana Desa ini mendorong setiap desa untuk memiliki LKM,  hal ini guna meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap sektor jasa keuanganwarga Indonesia yang terakses dengan sektor jasa perbankan baru 21 persen dari total jumlah penduduk. Angka ini tergolong minim, sehingga jumlahnya harus ditingkatkan anggaran Rp 1 miliar per tahun yang diberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan desa

Dengan begitu pemberdayaan masyarakat di setiap desa akan terbantu. dalam perencanaan keuangan desa yang baik nantinya akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi yang baik pula pada desa tersebut. Pendirian LKM tidak terlalu rumit dan tidak memerlukan modal yang terlampau besar. Pendirian LKM untuk tingkat desa ini bisa dilakukan hanya dengan modal Rp 5 juta. Tiga juta dari APB-Des, sisanya dari masyarakat, individu. Sementara untuk pendirian LKM tingkat kecamatan diperlukan modal Rp50 juta. Sementara untuk tingkat kota dibutuhan modal senilai Rp100 juta. Pendirian LKM penting untuk menertibkan lembaga keuangan yang tak berizin, Saat ini terdapat 63.480 lembaga keuangan yang tak berizin.

Dia menghimbau, pemerintah daerah agar menyiapkan pendirian LKM di masing-masing desa. Mereka harus berkoordinasi dengan DPRD terkait pembentukan LKM agar diiikuti peraturan daerah yang akan menjadi payung hukumnya. Pembentukan LKM sesuai dengan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM. Nantinya pengawasan LKM akan diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah.

Sumber : nasional.inilah.com, 28 November 2014