Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Oleh 31 March 2015

Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan memperoleh hak dan wewenang untuk mengatur keuangan sendiri yang terangkum di dalam Alokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Adapun besarnya dana ADD tergantung alokasi dana yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah Kabupaten. Pemberian pengelolaan Keuangan kepada Desa bertujuan agar supaya masing-masing Pemerintah Desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Pembangunan Desa masing-masing.

Niat baik Pemerintah Pusat untuk mengembangkan dan membangun Desa sebagai sokoguru pemerintahan yang paling bawah seringkali tidak diimbangi dengan niat baik dari para Kepala Desa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADD tidak dilaksanakan dengan baik, maupun sama sekali tidak dikerjakan. Hal ini yang memicu banyak kepala-kepala desa yang pada akhirnya terjerat oleh masalah hukum. Halaman ini mencoba menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum yang memayungi pengelolaan keuangan di Desa dan dapat dijadikan sebagai acuan agar Kades tidak “bermain-main” dengan proyek/ kegiatan yang dibawah tanggung jawabnya.

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

  1. PP No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 75 ayat (1)
  2. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab I pasal 4 ayat (1) dan (2)
  3. Permendagri No. 37 Th. 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (3) , ayat  (4) butir a dan b, ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan (7)
  4. Perda Kabupaten Jember No. 3 Th. 2007 Tentang Keuangan Desa, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 57 dan Pasal 61
  5. . Peraturan Bupati Jember No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Desa Kabupaten Jember tahun 2012. Bab II pasal 2 : Maksud pemberian bantuan keuangan kepada desa adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 12 ayat (1) dan (2)

Sumber : arkeyes88.blogspot.com, 8 Oktober 2014

Artikel Standar dan Peraturan Lainnya

Tulisan Dalam Kategori Standar dan Peraturan (yang mungkin) Terkait