BPK Minta Kemendagri dan BPKP Awasi Keuangan Desa

Oleh 31 March 2015

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kemendagri dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) menyiapkan pembinaan dan pengawasan keuangan terhadap perangkat pemerintah di desa. Hal ini terkait terbitnya UU No 6/2014, dimana setiap desa nantinya akan menerima alokasi anggaran kurang lebih Rp1,3 miliar yang akan dikelola oleh kepala desa dan perangkatnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kemendagri dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) menyiapkan pembinaan dan pengawasan keuangan terhadap perangkat pemerintah di desa. Hal ini terkait terbitnya UU No 6/2014, dimana setiap desa nantinya akan menerima alokasi anggaran kurang lebih Rp1,3 miliar yang akan dikelola oleh kepala desa dan perangkatnya.

Pembinaan dan pengawasan sebenarnya untuk melindungi kepala desa dan perangkatnya dari penyalahgunaan dana. Persoalan ini harus menjadi contoh semua pihak, agar tidak menjadi persoalan besar di kemudian hari. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP setebal 91 halaman ini (termasuk penjelasan), diatur mengenai penataan desa, kewenangan, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dan pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lain.

Disebutkan dalam PP ini, kewenangan desa meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut paling sedikit terdiri dari sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa.

Sumber : www.beritasatu.com, 17 Juni 2014

Artikel Akuntabilitas Lainnya

Tulisan Dalam Kategori Akuntabilitas (yang mungkin) Terkait